0

PGI Dukung Menag Permudah Syarat Bangun Rumah Ibadah

pgi-dukung-menag-permudah-syarat-bangun-rumah-ibadah

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) merasa aturan yang berlaku saat ini perlu diubah karena kerap dijadikan alat bagi kelompok tertentu yang intoleran. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mendukung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menyederhanakan syarat pendirian tempat ibadah (Arsip Humas Kemenag)

Jakarta, CNN Indonesia

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mendukung langkah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menyederhanakan izin pembangunan rumah ibadah jadi hanya perlu mengantongi izin dari Kemenag.

“Saya kira ini langkah yang bijak,” kata Gomar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).

Dalam aturan sebelumnya, syarat pendirian tempat ibadah adalah mendapat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) wilayah setempat serta Kemenag.

Gomar lalu mengkritisi syarat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah yang masih berlaku saat ini.

Baginya, poin rekomendasi FKUB itu justru menjadi senjata ampuh bagi kelompok masyarakat tertentu untuk menghalangi negara menerbitkan izin pendirian rumah ibadah.

“Ini sangat absurd,” kata dia.

Melihat itu, Gomar berpendapat sudah sepatutnya otoritas negara tidak bisa disandera oleh rekomendasi FKUB untuk menerbitkan izin pendirian rumah ibadah.

“Bupati atau wali kota untuk menerbitkan izin pendirian rumah ibadah, tidak bisa disandera oleh rekomendasi FKUB, yang adalah elemen masyarakat sipil, sebagaimana ada selama ini,” kata dia.

Sebelumnya Menag Yaqut punya rencana agar pendirian rumah ibadah cukup mendapatkan rekomendasi dari Kemenag saja. Aturan ini lebih simpel dari aturan lama yang membutuhkan rekomendasi lain dari pihak FKUB serta Kemenag.

Kemenag sudah mengajukan agar dibuatkan peraturan presiden yang baru.

“Sekarang kami menghapus satu rekomendasi. Jadi di Perpres yang kami ajukan, rekomendasi hanya satu saja cukup dari Kemenag, jadi tidak ada FKUB. Karena seringkali semakin banyak rekomendasi semakin mempersulit,” kata Yaqut dalam Raker bersama Komisi VIII DPR, Senin (5/6).

(rzr/bmw)

[Gambas:Video CNN]

Dukung
RajaBackLink.com

More Similar Posts

RajaBackLink.com
Postingan Lainnya
RajaBackLink.com