CNN Indonesia
Rabu, 07 Jun 2023 23:37 WIB
Bagikan :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan opsi pemanggilan paksa hakim agung Prim Haryadi setelah tidak memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan opsi pemanggilan paksa hakim agung Prim Haryadi setelah tidak memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan.
Prim dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
“Hari ini dijadwalkan tetapi yang bersangkutan belum bisa hadir. Nah, apakah bisa dilakukan pemanggilan paksa? Ya, sesuai ketentuan Undang-undang bisa,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantornya, Jakarta, Rabu (7/6) malam.
Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini meyakini Prim sebagai hakim agung sangat memahami hukum acara. Ia berharap Prim dapat hadir untuk panggilan berikutnya.
“Kalau yang bersangkutan tidak hadir pasti kita akan hadirkan secara paksa,” tandasnya.
Alex menambahkan surat panggilan pemeriksaan terhadap hakim agung senantiasa ditembuskan kepada Ketua MA yang saat ini dijabat oleh M Syarifuddin.
“Jadi, tidak hanya kepada yang bersangkutan tetapi kita meminta kepada Ketua MA untuk memerintahkan hakim agung untuk hadir memenuhi panggilan KPK,” terang Alex.
Pada hari ini, Rabu (7/6), KPK memanggil Prim dan hakim agung sekaligus Ketua Kamar Pidana MA Suhadi sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris MA Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto. Suhadi juga tidak hadir.
Prim dan Suhadi rencananya akan didalami terkait dengan penanganan perkara pidana yang menjerat Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Budiman Gandi Suparman.
“Sebetulnya kita ingin mengetahui bagaimana mekanisme penunjukan majelis hakim di Mahkamah Agung itu, apakah by sistem, misalnya ‘oh majelis ini yang kosong’ by sistem, otomatis majelisnya itu, atau ada kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak tertulis, misalnya untuk menunjuk atau menjadi kewenangan sepenuhnya dari Ketua Kamar untuk menunjuk majelis hakim,” tutur Alex.
“Ketika menunjuk majelis hakim, apa saja yang harus diperhatikan? kan itu yang perlu didalami, apakah itu tadi ‘terserah saya’ atau apa pun,” sambungnya.
Di tingkat kasasi, Budiman dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana lima tahun penjara. Putusan perkara nomor: 326 K/Pid/2022 itu menganulir putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang membebaskan Budiman.
Duduk sebagai ketua majelis kasasi dalam perkara tersebut yaitu Sri Murwahyuni dengan anggota masing-masing Gazalba Saleh dan Prim Haryadi. Prim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion.
Sementara Suhadi menjadi ketua majelis Peninjauan Kembali (PK) Budiman Gandi Suparman. Dalam proses PK ini, MA menyatakan Budiman tidak bersalah dan membebaskan yang bersangkutan dari dakwaan jaksa penuntut umum dalam Pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP serta Pasal 263 ayat 2 KUHP.
Perkara nomor: 127 PK/PID/2022 ini diadili oleh ketua majelis Suhadi dengan hakim anggota Suharto dan Soesilo. Namun, Soesilo menyatakan dissenting opinion dan menilai Budiman tetap bersalah.
KPK resmi mengumumkan Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka pada Selasa (6/6) malam. Dadan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari hingga 25 Juni 2023, sedangkan Hasbi belum ditahan.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang sebelumnya menyeret dua hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.
KPK mengungkap dugaan aliran uang Rp11,2 miliar ke Hasbi dan Dadan terkait pengurusan perkara Budiman. Dari jumlah itu, Hasbi menerima sebagian uang.
Baik Hasbi maupun Dadan telah mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan guna melepas status tersangka yang disematkan KPK.
(ryn/sfr)
Bagikan :
