Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 6.389 pejabat belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2022. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 6.389 pejabat belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2022.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan hal itu saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ketua KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).
“Sampai dengan 31 Mei 2023 kewajiban lapor penyelenggara negara sebanyak 371.722, sudah melaporkan sebanyak 365.333, belum melapor sampai hari ini sebesar 6.389,” ujar Firli.
Kemudian, Firli menjelaskan distribusi penyebaran jumlah pelaporan LHKPN di berbagai lembaga. Persentase pelaporan di lembaga eksekutif tercatat sebanyak 98,49 persen dengan rincian 286.130 dari total 290.530 sudah melapor. Sedangkan yang belum melapor ada 4.400.
Selanjutnya, persentase di lembaga legislatif, yakni 92,86 persen. Tercatat, 18.614 dari total 20.045 sudah melapor. Adapun 1.431 lainnya belum melapor.
Persentase di lembaga yudikatif mencapai 99,21 persen. Rinciannya, 18.393 dari total 18.540 sudah melapor. Sementara itu, 147 belum melapor.
Kemudian, persentase di BUMN dan BUMD tercatat 99,04 persen. Sebanyak 42.196 dari total 42.607 sudah melapor, dan 411 belum melapor.
Belakangan, sejumlah pejabat diproses hukum karena bertalian dengan LHKPN. Salah satunya adalah mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Dia diproses hukum berawal dari klarifikasi LHKPN yang kemudian ditingkatkan ke penyelidikan dan penyidikan.
Lembaga antirasuah telah menetapkan Andhi sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Hingga saat ini, Andhi belum ditahan tetapi telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung mulai 15 Mei 2023 hingga 15 November 2023.
(pop/sfr)
