Pemerintah mengancam akan memutus akses para pengemplang dana BLBI mendapatkan akses layanan kredit perbankan dan mencabut paspor mereka. (Antara Foto/Aditya Pradana Putra).
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah mengancam akan memutus akses para pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam mendapatkan akses layanan kredit perbankan dan layanan publik lainnya, seperti pencabutan paspor.
Ancaman itu disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
“Nanti akan ada pencekalan, pembekuan (aset) , pencabutan paspor, dicabutnya hak ambil kredit atau nasabah di bank sebelum mereka menyelesaikan kewajibannya ke negara. Sesudah hari ini akan akan ada lagi pengumuman yang akan kena,” katanya kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (6/6).
Ia mengatakan aturan pemutusan akses tersebut sebenarnya sudah berlaku sejak akhir 2022 lalu.
Tapi, Direktorat Jenderal Kekayaan Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini belum menetapkan siapa yang masuk dalam daftar itu.
“Soal sejak kapan aturan itu berlaku sejak akhir 2022 , penerapannya DJKN akan umumkan siapa yang ditindak lebih dulu sesuai dengan aturan,” katanya.
Pemerintah dalam dua tahun belakangan ini mengejar dana BLBI dari para obligor senilai Rp110 triliun lebih. Namun yang berhasil di dapat pemerintah sampai dengan Mei kemarin sebesar Rp30,65 triliun.
Artinya, masih ada dana BLBI sebesar Rp80 triliun yang belum kekejar sampai sekarang.
Padahal, waktu kerja Satgas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2022 mendatang. Atas pencapaian pengejaran aset yang sudah Rp30,65 triliun dan masa kerja yang mau habis itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada Mahfud untuk mengusulkan ke Presiden Jokowi agar memperpanjang masa tugas Satgas BLBI.
(ldy/agt)
