Ilustrasi korban perdangan orang. Safir Makki
Jakarta, CNN Indonesia —
Mabes Polri menegaskan bakal menindak tegas seluruh pihak apabila ditemukan bukti keterlibatan melindungi sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Prinsipnya seperti saya katakan tadi bahwa Polri berkomitmen untuk melakukan penindakan secara tegas,” ujar Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (7/6).
Ramadhan mengklaim tindakan tersebut akan diambil petugas bagi siapa saja yang terlibat, mulai dari petugas pemerintah hingga anggota polisi sekalipun.
“Komitmen Polri tentu kita akan menindak dengan beking-bekingnya. Apakah itu bekingnya dari aparat keamanan, apakah itu bekingnya seandainya ada aparat pemerintahan kita tidak akan pandang bulu, termasuk bila ada oknum kepolisian,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ramadhan menyebut Korps Bhayangkara akan memberikan sanksi terberat bagi para anggota yang kedapatan terlibat di kasus TPPO.
“Bila ada aparat kepolisian yang menjadi beking TPPO kami pastikan akan ditindak tegas,” jelasnya.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kebijakan itu merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menugaskan Polri sebagai pelaksana harian Satgas TPPO.
Sandi mengatakan nantinya Satgas TPPO yang telah dibentuk itu akan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Asep Edi Suheri. Sementara bertugas sebagai Wakil Ketua Satgas TPPO yakni Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto.
“Satgas TPPO Polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim yang bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/6).
Dalam arahannya melalui video conference pada Senin (5/6) kemarin, Sandi mengatakan, Kapolri juga telah mengarahkan kepada seluruh Kapolda untuk turut membuat Satgas TPPO di tingkat daerah.
Selain itu, Kapolri juga telah mewanti-wanti para jajarannya untuk memberikan perhatian serius serta menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam sindikat TPPO.
Listyo, dalam arahannya, juga mengingatkan akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang tidak dapat mengungkap kasus TPPO di wilayahnya masing-masing.
“Mereka akan diproses hukum dan dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana ini,” ujar Listyo dalam arahannya.
(tfq/gil)
