Denny Indrayana respons kasus KSP Moeldoko gugat Partai Demokrat. CNN Indonesia/Andry Novelino
Jakarta, CNN Indonesia —
Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menganggap aneh keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly terkait kepengurusan Partai Demokrat digugat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Padahal, keduanya sama-sama di pemerintahan.
“Aneh secara ketatanegaraan keputusan Menkumham digugat oleh KSP Moeldoko. Itu aneh bin ajaib dan presiden diam, kan ini anak buah dia,” ujar Denny di Political Show CNNIndonesia TV, Senin (5/6).
Dalam hal ini, Denny menilai Presiden Joko Widodo bisa cawe-cawe untuk menegur Moeldoko atas langkah hukum untuk mengambil alih Partai Demokrat yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Beliau kan bisa cawe-cawe positif, ‘hei jangan bikin malu dong, masa KSP saya gugat Menkumham saya, Anda bikin malu saya di depan publik’,” tutur Denny.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini menilai citra buruk Moeldoko tak bisa dilepaskan dari Jokowi karena sama-sama berkantor di Istana. Oleh karena itu, ia menganggap Jokowi seharusnya turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kartu kuning tak cukup untuk Moeldoko, tapi kartu merah,” tandasnya.
Lebih lanjut, Denny berharap PDI Perjuangan (PDIP) meminta maaf atas kejadian yang menimpa Partai Demokrat. Ia menyinggung PDIP memiliki pengalaman panjang mengenai intervensi pemerintah di internal partai era orde baru. Kini, kejadian serupa terjadi lagi saat PDIP tengah menjadi partai yang berkuasa.
“PDIP harusnya minta maaf. Itu punya pengalaman erat rezim otoriter yang korup orde baru intervensi PDI Mega lewat PDI Suryadi. Itu pelajaran sejarah yang harusnya khatam dibaca oleh petugas partai pak Jokowi agar tak ganggu kedaulatan partai,” pungkasnya.
Moeldoko tengah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) terkait keputusan Menkumham yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang pada akhir Maret 2021.
Perkara ini baru masuk di Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu dan masih dalam proses untuk diadili.
(ryn/DAL)
