Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dikenal sebagai pensiunan jenderal TNI AD. (CNN Indonesia/Farida)
Medan, CNN Indonesia —
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengaku sakit hati ketika penyelenggaraan pelayanan publik Pemprov Sumut dikritisi Ombudsman RI.
Menurutnya kritik dari Ombudsman itu malah akan dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menyerangnya.
“Sakit hati, Pak! Karena kami pejabat politik. Satu kali Bapak (Ombudsman RI) ucapkan (mengkritisi) atau menggambarkan kondisi penyelenggaraan pelayanan publik, maka para lawan politik akan seratus kali mengeksposnya. Karena dia (lawan politik) butuh itu,” kata Edy Rahmayadi saat penyerahan hibah aset Pemprov Sumut kepada Ombudsman RI, Rabu (7/6).
Meski begitu, eks Pangkostrad tersebut mengungkapkan setiap kritik yang dilontarkan padanya tetap dijadikan sebagai motivasi. Pasalnya, kata dia, kritik merupakan risiko yang harus diterima pejabat politik agar bekerja lebih baik.
“Tapi tidak apa apa. Yang penting, Bapak (Ombudsman) saat mengkritisi, tidak ada intervensi atau pesanan. Kalau kritikan dilakukan karena faktor intervensi atau pesanan, itu sudah lain ceritanya,” ujar eks Pangkostrad tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Edy Rahmayadi mengajak Ombudsman RI untuk terus bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat.
“Yang Bapak (Ombudsman) lihat atau awasi ini kan menyangkut kebutuhan masyarakat. Mulai dari infrastruktur dan semua kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat,” ujar Edy.
Edy mengingatkan meski menerima hibah tanah dan gedung dari Pemprov Sumut, namun independensi Ombudsman RI Perwakilan Sumut sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik, tidak boleh luntur.
“Dia (Ombudsman) harus benar-benar independen. Tidak boleh luntur. Demi Tuhan, demi Allah, tidak ada niat dalam pemberian hibah ini untuk supaya Ombudsman RI tidak mempersoalkan pemerintah daerah. Ombudsman RI harus terus mengkritisi pemerintah daerah, juga pemkab/pemko dengan segala kekurangannya,” katanya.
Aset Pemprov Sumut yang dihibahkan untuk dijadikan sebagai Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Aset tersebut selama ini merupakan Rumah Sakit Paru dengan luas tanah 2.016 meter persegi.
(fnr/kid)
