Eddy Soeparno Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN). (CNN Indonesia/Loamy N)
Jakarta, CNN Indonesia —
PAN mengkritik rencana sistem rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) melalui ‘marketplace’ pada 2024 nanti.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno memandang terdapat masalah yang lebih mendasar di sistem pendidikan Indonesia. Menurutnya, persoalan guru tak bisa diselesaikan hanya dengan sekedar mengikuti mekanisme supply and demand.
“Masalahnya kemudian, kebijakan untuk peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan guru tidak bisa sekadar mengikuti mekanisme pasar supply dan demand,” kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (6/6).
Eddy menilai terdapat masalah ketimpangan kesejahteraan pada guru yang harus diatasi. Selain itu, ia juga menyoroti kualitas pendidikan di Indonesia yang belum merata.
“Ada juga masalah puluhan ribu guru honorer yang saat ini gajinya sangat rendah dan belum juga mendapatkan kepastian nasibnya,” ucap dia.
Lantas Eddy pun menanyakan apakah kebijakan marketplace itu bisa menyelesaikan permasalahan guru di Indonesia.
“Atau justru menjadi mencari jalan cepat tapi meninggalkan banyak masalah yang tidak terselesaikan? Saya kira ini yang harus dijawab oleh Menteri Nadiem,” ujarnya.
Atas dasar itu, Eddy pun menilai untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia membutuhkan grand design.
Ia menilai masalah itu terjadi selama ini lantaran kebijakan pendidikan di Indonesia kerap berubah-ubah seiring bergantinya pemerintahan.
Oleh karenanya, Eddy pun berharap agar Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak terjebak pada kesalahan yang sama nantinya.
Sebelumnya, Nadiem menawarkan tiga solusi penyelesaian proses rekrutmen guru PPPK. Salah satunya lewat platform marketplace untuk guru.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Rabu (24/5).
Marketplace guru tersebut semacam platform berisi database calon guru yang sudah pernah mengikuti seleksi ASN PPPK ataupun lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan yang dinilai layak menjadi guru PPPK.
Kemudian nantinya sekolah dapat merekrut guru sesuai formasi yang disediakan pemerintah pusat dengan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa bergantung pada rekrutmen guru ASN secara nasional.
Pelaksanaan rekrutmen guru PPPK dengan sistem marketplace ini nantinya dilakukan mulai tahun 2024. Saat ini, proses tersebut masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN Guru yang ditargetkan rampung pada Oktober nanti.
(nfl/ain)
