DPR Sebut Menteri ESDM Telah Teken Perpanjangan Kontrak Vale

Jakarta, CNN Indonesia —

DPR menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah menandatangani perpanjangan kontrak pertambangan PT Vale Indonesia Tbk.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM, Senin (5/6).

Sedianya kontrak pertambangan dari kontrak karya emiten berkode INCO itu akan berakhir pada 28 Desember 2025. Sebagai syarat perpanjangan kontrak, pemerintah mewajibkan Vale mendivestasikan 11 persen saham lagi ke negara.

“Informasinya Pak Menteri sudah menandatangani proses perpanjangan. Padahal kami sebelumnya Komisi VII, ini tidak tahu coba kita klarifikasi ya. Info yang kami dengar bahwa Menteri ESDM sudah menandatangani perpanjangan PT Vale,” katanya seperti dikutip dari detik.com, Selasa (6/6).

“Masa kita tidak kasihan tiga gubernur menyatakan keprihatinannya. Pak Presiden juga, beliau juga sangat antusias penguasaan saham negara,” lanjutnya.

Mendengar pernyataan itu, Arifin bergeming. Ia tak menjawab tudingan tersebut.

Pimpinan Rapat yang juga sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman pun langsung meminta Arifin untuk beralih ke isu lainnya.

Selain persoalan tanda tangan kontrak tersebut, Bambang juga turut menyoroti kondisi di mana sebanyak 20 persen saham Vale yang seharusnya masuk ke kantong RI, justru malah masuk ke perusahaan domestik ‘palsu’.

“Kami ada informasi, yang 20 persen apakah Pak Menteri sudah cek? Infonya bukan dikuasai oleh pasar domestik, mereka pake cangkang perusahaan domestik,” kata Bambang.

Berdasarkan informasi yang didapatkannya, terindikasi pemilik saham tersebut kembali kepada Vale sendiri melalui dana pensiun PT Sumitomo. Dengan demikian, ia menilai saham tersebut kembali ke tangan asing yang ‘berbaju’ perusahaan domestik.

“Kami kaget juga ketika dengar 20+20+11 persen, 51 persen. Tapi 20 persen ini palsu. Karena 20 persen ini terindikasi di pasar modal ini Sumitomo. Bahkan ada informasi, ya kita akan re-check kembali, ini dana pensiun Sumitomo. Berarti kita kasihan dong? Presiden dibohongi dengan mereka mengemas 51 persen,” imbuh Bambang.

Merujuk pada hal ini, Bambang berharap Arifin bisa melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi ini serta tak melanjutkan kontrak Vale di Indonesia sebelum memastikan persoalan ini.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Arifin menjelaskan saat ini Vale merasa telah melepaskan sebanyak 40 persen sahamnya. Rinciannya, sebanyak 20 persen disalurkan ke MIND ID dan 20 persen sisanya ditawarkan secara resmi ke pemerintah RI.

Namun, karena tidak ada respons, akhirnya pemerintah secara resmi menyurati Vale bahwa sisanya di publik dalam negeri.

“Jadi 11 persen ini sudah ada kesepakatan dari Vale dan kelebihan dari itu kita proses berdasarkan business-to-business bassist antara pihak yang bersangkutan,” ujarnya.

Arifin menambahkan pihaknya juga perlu melakukan pengecekan kepemilikan asing lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia juga akan memastikan lebih lanjut soal prosedur bursa di Indonesia demi menjamin aturan yang berlaku di Indonesia terpenuhi.

(mrh/agt)