Tersangka Bupati Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta, CNN Indonesia —
Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi meminta KPK buka-bukaan soal data yang menyebut adanya temuan aliran uang korupsi Bupati Pemalang Mukti Agung Widodo mengalir ke Muktamar PPP.
Ia pun membantah bahwa ada aliran dana korupsi yang mengalir ke partainya.
“Clear enggak ada. Sehingga ya dibuka saja apa yang dimaksud dengan KPK merujuk atau mengutip ada dugaan aliran itu,” kata Arwani di Kantor DPP PPP, Rabu (7/6).
Arwani pun menegaskan Muktamar PPP 2020 lalu itu sama sekali tidak ada bantuan dana baik dari Bupati maupun kepala dinas Pemalang.
Ia pun mengaitkan rentang waktu antara pelaksanaan muktamar dengan tahun pelantikan Bupati Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo.
Kendati begitu, ia mengakui PPP bersama Partai Gerindra memang mengusung Mukti.
“Muktamar itu tahun 2020 bulan Desember ya, coba pelantikan Bupati Pemalang itu tahun berapa?” ujarnya.
Sebelumnya, KPK mengungkap uang Rp650 juta yang diduga hasil suap jual beli jabatan mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.
KPK mengatakan uang itu dipakai untuk berbagai kepentingan Mukti. Salah satunya untuk mendanai muktamar partai.
“Uang terkumpul sejumlah Rp650 juta diistilahkan ‘uang syukuran’ yang kemudian digunakan oleh saudara AJW [Adi Jumal Widodo selaku orang kepercayaan Mukti] membiayai berbagai kebutuhan saudara MAW [Mukti Agung Wibowo],” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Senin (5/6).
(mab/ain)
