Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memprediksi lima miliar orang di seluruh dunia akan kesulitan mengakses air bersih dan layak pada 2050 mendatang. (Arsip Setwapres).
Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memprediksi lima miliar orang di seluruh dunia akan kesulitan mengakses air bersih dan layak pada 2050 mendatang.
Hal ini mengacu pada laporan organisasi meteorologi dunia (WMO). Ia mengatakan data pada 2018 menunjukkan sudah ada 3,6 miliar penduduk yang sulit dapat air bersih.
“3,6 miliar penduduk dunia tidak mendapat akses air bersih yang layak, setidaknya selama sebulan dalam setahun pada 2018. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah hingga 5 miliar orang nanti pada 2050,” kata Ma’ruf di Indonesia Water and Wastewater Expo dan Forum di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (6/6).
Tak hanya di tingkat global, Ma’ruf mengatakan kondisi di Indonesia masih mengalami permasalahan serupa. Ia berpendapat banyak warga Indonesia yang belum dapat menikmati air bersih layak dan aman. Padahal, ia menilai penyediaan air minum layak merupakan amanat konstitusi.
Ia turut mengutip data Kementerian Kesehatan yang menunjukkan sekitar tujuh dari 10 sumber air rumah tangga di Indonesia tercemar limbah.
“Kelangkaan air bersih dan sanitasi yang layak juga kerap menyertai daerah yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya tinggi. Jika kondisi ini tidak segera diubah, maka yang dikorbankan adalah generasi masa depan,” kata dia.
Melihat persoalan ini, Ma’ruf menjelaskan RPJMN 2020-2024 telah menargetkan 100 persen rumah tangga memiliki akses air minum layak pada 2024. Termasuk di antaranya 15 persen warga dapat mengakses air minum aman, dan 30 persen dapat mengakses air minum perpipaan.
Namun, Ma’ruf mengutip data 2022 lalu, akses masyarakat ke sumber air minum layak baru mencapai 91 persen. Kemudian, akses warga ke air minum aman hanya 11,8 persen dan akses air minum perpipaan baru menjangkau 20,69 persen.
“Sehingga masih terdapat celah yang signifikan dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, penyediaan air bersih serta sanitasi yang layak tidak dapat ditawar,” kata dia.
Selain itu, Ma’ruf turut merespons soal penyediaan air minum yang layak. Ia menyoroti Indonesia masih menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur air. Ia memaparkan data dari kebutuhan sebesar Rp123,4 triliun untuk pemenuhan akses air minum 10 juta sambungan rumah, yang dibiayai APBN hanya sebesar Rp21 triliun dan APBD hanya sebesar Rp15,6 triliun.
“Sebagian besar sisanya diharapkan dapat dibiayai oleh BUMN dan swasta. Oleh sebab itu, dibutuhkan inovasi pembiayaan dan perluasan cakupan kerja sama pembiayaan melalui partisipasi sektor swasta dalam skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU),” kata dia.
(rzr/sfr)
